Hukum Kriminal

Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak untuk bertindak cepat dan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pemalsuan minyak goreng kemasan merk MinyaKita. “Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut sudah sangat vulgar,” ujar Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji. Menurutnya, masyarakat harus menanggung kerugian yang sangat besar akibat peredaran MinyaKita palsu. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8, yang mengatur larangan ...

Dua mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pemeriksaan keduanya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsitata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023. Kedua mantan pejabat tersebut adalah Tutuka Ariadji (TA), yang menjabat sebagai Dirjen Migas Kementerian ESDM ...

Sidang lanjutan kasus penganiayaan anak di bawah umur dengan terdakwa selebgram Cut Salsabila atau Cut Salsa kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu 5 Maret 2025 siang. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Cut Salsa hadir di ruang sidang dengan mengenakan kemeja putih dan hijab hitam, didampingi oleh kedua orangtuanya serta tim ...

Ketua LSM Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Amri Koto, mencabut gugatan legal standing terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Delima Sakti. Sebelumnya, LSM ini menggugat KUD Delima Sakti dan PT Inti Indosawit Subur atas tuduhan mengubah kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)). Namun faktanya, pihak penggugat tidak memiliki cukup bukti, sehingga memilih untuk mundur dari ...

KUD Delima Sakti melalui penasehat hukumnya Dr Kapitra Ampera SH., MH., melaporkan balik Ketua Dpd pelalawan LSM Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Amri Koto, ke Polda Riau, atas dugaan pencemaran nama baik. Bahkan Kapitra Ampera juga meminta pihak berwenang membubarkan LSM AJPLH, karena telah menciderai kepentingan dan hak hidup masyarakat banyak, dalam hal ini anggota KUD Bima Sakti. ”Kita ...

MALUKUPOS.COM – Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya memberkan trik jahat kredit online (pinjol) ilegal dalam menjerat nasabah. Menurut Ronald, saat ada nasabah yang terperangkap salah satu pinjol ilegal, mereka akan kebingungan dengan bunga yang besar. Dan biasanya, kata dia, nasabah awam akan kalap. Saat itu, datang lagi pinjol ilegal seperti menawarkan kredit baru, yang datang seperti ...

Personel TNI dari Yonif Raider 715/MTL terlibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Sabtu (6/3/2021) sekira pukul 11.52 WIT. Kontak tembak terjadi di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel CZI IGN Suriastawa menjelaskan, penyerangan tersebut diperkirakan dilancarkan kelompok Undianus Kogoya dengan kekuatan empat orang. “Dari kontak tembak tersebut, ...

Aparat gabungan menggagalkan pengiriman 23.942 benih bening lobster (BBL) atau benur dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Paket disamarkan sebagai seprai dan kaus ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina mengungkapkan, benur tersebut akan dikirimkan ke Tanjung Pinang melalui kargo pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA286. “Alhamdulillah, berkat sinergi ...

MALUKUPOS.COM, PEKANBARU – Penyidik Kejaksaan Tinggi [Kejati] Riau menahan Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya, Selasa 22 Desember 2020. Yan Prana Jaya ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana rutin Bappeda Siak tahun anggaran 2013-2017. Pantauan di lapangan, sebelum melakukan penahanan, penyidik Kejati Riau terlebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap Yan Prana Jaya. Ia diperiksa oleh penyidik mulai pukul 09.30 WIB. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik ...

MALUKUPOS – Ahmad Dhani dituntut 18 bulan penjara sebagai ganjaran atas tindakan pencemaran nama baik yang telah ia lakukan. Usai sidang, Dhani menyampaikan pesan untuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar segera membentuk forum rakyat untuk mengawasi KPU. Ahmad Dhani menjalani sidang tuntutan kasus pencemaran nama baik pada Selasa (23/4). Ia tiba di Pengadilan Negeri Surabaya pukul 14.12 ...