Home » Nasional » Jokowi ke Fahri Hamzah hingga Zulkifli Hasan: Ibu Kota Jadi Pindah

Jokowi ke Fahri Hamzah hingga Zulkifli Hasan: Ibu Kota Jadi Pindah

Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota
MALUKUPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa adalah hal serius dan akan direalisasikan oleh pemerintah.

Jokowi pun menyampaikan hal tersebut kepada para pimpinan lembaga negara, seperti DPR, MPR, DPD, Makhamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya.

Penyampaian dilakukan saat Jokowi mengajak para pimpinan berbuka puasa di hari pertama bulan ramadhan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku serius akan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Wacana tersebut pun diungkapkan langsung di depan para pejabat lembaga negara.

“Mumpung bertemu ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Turut hadir, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Osman Sapta Odang (OSO), pimpinan pejabat yudikatif, dan beberapa menteri kabinet kerja.

“Kita serius dalam hal ini,” tegas Jokowi.

Keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota, kata Jokowi sudah dibicarakan secara internal sejak tiga tahun lalu, dan sudah dilakukan kajian sejak satu setengah tahun yang lalu.

Adapun, kajian yang dilakukan Bappenas mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan. Sebab, Pulau Jawa sudah menampung 149 juta orang atau 57% dari total penduduk Indonesia.

Menurut Jokowi, pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Apalagi, Mantan Wali Kota Solo ini telah mengantongi luas lahan di tiga wilayah berbeda yang lenih luas dari lahan yang dibutuhkan.

Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

“Kami sudah siapkan 3 alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya, ada yang 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan ada juga yang 300 ribu hektar yang disediakan, meskipun kita belum putuskan mana yang kita pakai,” ungkap Jokowi.

Mengenai anggaran, Jokowi menegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui selama tidak dikerjakan dalam waktu satu tahun.

“Artinya anggaran kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani,” ujar Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyambut baik dukungan dewan perwakilan rakyat (DPR) terkait pemindahan ibu kota negara yang baru.

Bambang mengatakan, hasil kajian Bappenas maka pemindahan ibu kota harus dilakukan di luar Pulau Jawa. Adapun, yang pindah hanya pusat pemerintahannya saja.

“Tentunya ini (dukungan DPR) akan mempercepat dari proses ini (pindah ibu kota). Karena bagaimana pun proses pemindahan ibu kota baru memerlukan dukungan politik bahkan sampai dal bentuk UU,” kata Bambang di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Bambang menyebut, dibutuhkan paling sedikit luas lahan 40.000 hektar untuk ibu kota negara yang baru. Presiden Jokowi mengaku sudah ada lahan milik negara di tiga daerah dengan luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar.

Hanya saja, Kepala Bappenas ini mengaku masih belum bisa menyebutkan nama daerahnya di mana.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota negara yang baru dipindahkan ke Pulau Seribu yang mana masih berlokasi di DKI Jakarta. Menurutnya usulan itu pun sudah disampaikan langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat acara buka puasa bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Tadi saya ngomong juga sama Menteri Bappenas, pakai lah konsep maritim. Justru ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti pulau seribu,” kata Fahri di Komplek Istana, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Menurut dia, ibu kota negara baru yang dipindahkan sesuai usulannya lebih masuk akal. Karena sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kabinet kerja yang mendukung sektor kemaritiman.

Menurut Fahri, DKI Jakarta sendiri memiliki lahan reklamasi sebagai pengembangan kota itu sendiri. Sehingga bisa dimanfaatkan dan ongkos yang dikeluarkan pun tidak akan banyak.(detik/***)

Leave a Reply

x

Check Also

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, Klaster Filantropi Lingkungan Hidup dan Konservasi Tanam Pohon Serentak di 18 Provinsi di Indonesia

Dalam tataran global, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan UN Decade Ecosystem Restoration 2021-2030. UN Decade Ecosystem Restoration ...